Apa Kata Tempo

Koalisi PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto makin dekat. Gerindra telah memberikan tawaran, PDIP tidak menolak, sembari mengajukan sejumlah syarat semata untuk kepentingan partainya. Sampai di sini, politik  sekadar jadi permainan para juragan partai. Harapan adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan terancam musnah.  - - - Kunjungi⁠ [http://s.id/tempo199] s.id/bacatempo [http://s.id/dukungtempo]  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ [https://play.google.com/store/apps/details?id=co.tempo.media&hl=en&gl=US] untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting [https://firstory.me/zh]

Pengakuan para tersangka kasus pengamanan judi online semakin mengarah ke Budi Arie Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika. Polisi tentu tidak boleh tebang pilih: menyasar pegawai rendahan, membiarkan para petinggi yang terindikasi terlibat. Di luar itu, aparat hukum mesti menyelisik bandar dan penerima manfaat yang lebih besar.  Perputaran uang judi online yang besar membuat aparat tak punya nyali memberantas pelaku sesungguhnya. Apalagi uang besar ilegal itu juga dipakai untuk membiayai operasi politik. - - - Kunjungi⁠ [http://s.id/tempo199] s.id/bacatempo [http://s.id/dukungtempo]  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ [https://play.google.com/store/apps/details?id=co.tempo.media&hl=en&gl=US] untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting [https://firstory.me/zh]

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sejak 2004 konsisten menyangkal kejahatan manusia pada 1998. Dalam tragedi pemerkosaan itu, Fadli menyoal kata “massal”. Padahal Presiden BJ Habibie dan Jokowi mengakui kejahatan tersebut. Muncul kecurigaan motif politik di balik upaya memanipulasi sejarah kerusuhan Mei 1998. - - - Kunjungi⁠ [http://s.id/tempo199] s.id/bacatempo [http://s.id/dukungtempo]  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ [https://play.google.com/store/apps/details?id=co.tempo.media&hl=en&gl=US] untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting [https://firstory.me/zh]

Dalam urusan melanggar aturan, para pejabat Indonesia mahir bersembunyi di balik asap: berpikir sudah rapi menutupi kejahatan, padahal publik melihatnya secara telanjang. Dalih “hilirisasi” sumber daya alam hanya kedok menyedot aset berharga Indonesia untuk keuntungan elite dan bohir politik. Salah satunya penerbitan izin tambang nikel di Raja Ampat yang menabrak konstitusi. Indonesia sedang menempuh kutukan sumber daya alam: kekayaan melimpah tapi kita tetap miskin karena korupsi dan keserakahan. - - - Kunjungi⁠ [http://s.id/tempo199] s.id/bacatempo [http://s.id/dukungtempo]  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ [https://play.google.com/store/apps/details?id=co.tempo.media&hl=en&gl=US] untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting [https://firstory.me/zh]

Pengalihan kewenangan pengelolaan perusahaan pelat merah dari Kementerian BUMN ke Danantara tidak akan membawa kebaikan dalam tata kelola. Bedanya, Menteri Erick Thohir yang sebelumnya berkuasa besar, mendadak menjadi tidak berdaya. Namun ini semata ganti pemain. Serupa yang lalu-lalu dengan dalih kepentingan rakyat, Danantara diizinkan mengalokasikan dana untuk proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi , dan kental hanya akan menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Tanpa transparansi dan pengawasan, Danantara mempercepat terbentuknya institusi ekonomi ekstraktif di Indonesia dan sebagai jalan tol menjadi negara gagal. - - - Kunjungi⁠ [http://s.id/tempo199] s.id/bacatempo [http://s.id/dukungtempo] untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital. Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ [https://play.google.com/store/apps/details?id=co.tempo.media&hl=en&gl=US] untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting [https://firstory.me/zh]