DPR usulkan Kepala Daerah dapat hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD agar tidak korupsi, efektifkah?

Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah?

#DiskusiInteraktif Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah? [TALK] Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr .Robi Nurhadi & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Papua Pasca Otsus: Sudah Sejauh Mana Pembangunannya?

Pemerintah dan para pemangku kepentingan kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pembangunan di Papua. Terbaru, DPD RI membentuk Panitia Khusus atau Pansus Papua untuk mengevaluasi berbagai persoalan strategis, mulai dari pelaksanaan Otonomi Khusus, proyek-proyek nasional, hingga aspek kesejahteraan, keamanan, dan hak asasi manusia di Tanah Papua. apa saja capaian yang telah dirasakan masyarakat, kendala apa yang masih dihadapi, dan langkah strategis apa yang perlu dilakukan ke depan agar pembangunan Papua benar-benar inklusif dan berkeadilan kami telah bersama Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Bapak Paulus Waterpauw.

Ketua DPRD Banten dan Gubernur Andra Soni Tinjau Program Bang Andra, Perkuat Akses Jalan Desa untuk Kesejahteraan Warga

Ketua DPRD Provinsi Banten H. Fahmi Hakim bersama Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) di Desa Malangah, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang. Program prioritas Pemerintah Provinsi Banten ini bertujuan meningkatkan konektivitas desa melalui pembangunan infrastruktur jalan guna mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pertanian masyarakat. Simak bagaimana pembangunan jalan beton sepanjang 1,3 kilometer ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke pelosok desa.

DPRD Banten Masuki Masa Sidang 2026-2027, Fokus Tindak Lanjuti Aspirasi Hasil Reses

DPRD Provinsi Banten resmi memasuki Masa Sidang Ke-I Tahun Sidang 2026-2027. Dalam rapat paripurna pembukaan, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan pentingnya menindaklanjuti hasil reses yang telah dilaksanakan pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing. Reses menjadi momentum untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan masyarakat, sekaligus melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Simak pembahasan mengenai agenda prioritas DPRD Banten, penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta komitmen wakil rakyat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

DPR usulkan Kepala Daerah dapat hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD agar tidak korupsi, efektifkah?

#DiskusiInteraktif DPR usulkan Kepala Daerah dapat hak keuangan sebesar 20 persen dari PAD agar tidak korupsi, efektifkah? [TALK] Pakar Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. M. Husni Thamrin, M.Si & Pengamat Hukum dan Politik dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam.