Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah?

DPRD Banten Bahas Banjir hingga Bansos Saat Reses di Kabupaten Tangerang

DPRD Provinsi Banten, memilih Kabupaten Tangerang untuk melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi dalam rangka Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan Ke-III (Tiga) Tahun Sidang 2025-2026 dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang guna membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah, mulai dari penanganan banjir, pengelolaan sampah, pelayanan kesehatan, pengentasan pengangguran hingga penyaluran bantuan sosial. Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Tangerang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi bersama H. M. Faizal, Wawan Sumarwan, H. Ahmad Imron, Riyan Hidayat, Wahyu Nugraha, Abdul Rohman, H. Mohammad Nur Kholis, Rispanel Arya, H. Agus Supriyatna, Hj. Uswatun Hasanah, H. Munawar Huda, Syarifudin bin H. Salwani, Pinan, Abraham Garuda Laksono, H. Ade Awaludin, Moh. Bahri, H. A. Jaini, Muhlis, dan Savira Alia Muktamara. Selain itu, hadir pula jajaran Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta para kepala OPD terkait bertempat di Ruang Rapat Wareng Gedung Kantor Bupati Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi DPRD Provinsi Banten terhadap berbagai program pembangunan di Kabupaten Tangerang. Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Barhum HS menyampaikan bahwa DPRD Provinsi Banten berkomitmen mendukung program-program pembangunan di Kabupaten Tangerang. Menurutnya, berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten H. Imron Rosadi menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat, di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, tingginya angka penyakit tidak menular, serta pengurangan tingkat pengangguran. Dalam kesempatan tersebut, beberapa Anggota DPRD Provinsi Banten juga menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang diperoleh saat melakukan pengawasan ke desa-desa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. DPRD meminta agar proses pemutakhiran data penerima bantuan melibatkan pemerintah desa sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Selain itu, DPRD turut menyoroti konedisi infrastruktur jalan, keberadaan semak belukar yang mengganggu keselamatan pengguna jalan, serta persoalan keamanan lingkungan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan siap menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan DPRD Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Raperda Pendidikan Banten Dorong Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan jika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan usulan DPRD Provinsi Banten akan semakin memperkuat ekosistem pendidikan. Di Perda itu, keterlibatan seluruh stakeholder dalam peningkatan kualitas pendidikan akan semakin terarah dan terencana dengan baik. Hal itu diungkapkan Wagub Dimyati usai mengikuti paripurna DPRD terkait nota pengantar DPRD sebagai pengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dirangkaikan dengan Pandangan Umum Fraksi terhadap penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Dimyati menyambut baik pembahasan Raperda itu. Apalagi itu merupakan hasil dari Pokok-pokok Pikiran (Pokir), reses serta berbagai kunjungan yang dilakukan oleh para anggota DPRD. Dengan Raperda itu, diharapkan semua yang diatur di dalamnya nanti benar-benar bisa diterapkan dengan baik oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya. Kemudian berkenaan dengan pandangan umum fraksi terhadap penjelasan gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, Dimyati mengaku akan mempelajari terlebih dahulu berbagai poin yang menjadi catatan DPRD Banten. Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Banten Rika Kartikasari menilai, pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib dan memiliki peranan strategis dalam pembangunan daerah. Karena bagaimanapun juga kemajuan pembangunan daerah sangat tergantung pada kualitas SDM-nya dan itu sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang baik, merata dan berkeadilan. Provinsi Banten sebagai daerah yang terus berkembang membutuhkan regulasi yang dapat menjawab tantangan dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu, Raperda ini disusun sebagai bentuk komitmen Pemda bersama DPRD Banten untuk menghadirkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, terarah, akuntabel dan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Banten. Dalam pembahasan Raperda ini terdapat beberapa substansi penting, seperti di antaranya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi, penguatan kompetensi tenaga pendidik dan sarpras serta pemanfaatan transformasi digital dalam proses pembelajaran.

Hikmahanto Soroti Kemlu: Respons Iran Terlambat, Diplomasi Indonesia Bermasalah?

Keterlambatan Indonesia merespons undangan resmi Iran menjadi sorotan. Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana, menilai persoalan ini bukan sekadar soal protokol, tetapi juga mencerminkan lemahnya koordinasi diplomasi dan implementasi politik luar negeri bebas aktif. Benarkah ada hambatan komunikasi di internal Kementerian Luar Negeri? Simak analisis lengkapnya dalam Radio Elshinta Edisi Pagi, 7 Juli 2026.

El Nino Mengancam, DPR Ingatkan Ketahanan Pangan Tak Cukup Andalkan Beras

Fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga September 2026 dan berpotensi mengganggu produksi pangan nasional. Sejauh mana kesiapan pemerintah mengantisipasi ancaman tersebut? Dalam Talk Highlight Radio Elshinta, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menilai ketahanan pangan tidak bisa hanya diukur dari stok beras. Ia mendorong diversifikasi pangan, penguatan irigasi, pemanenan air hujan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar dampak El Nino terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Simak analisis lengkap mengenai strategi menghadapi El Nino, mitigasi krisis pangan, hingga pentingnya menghidupkan kembali pangan lokal sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional.

Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah?

#DiskusiInteraktif Indonesia–Singapura Pasca Pertemuan Prabowo–Lawrence Wong: Apa yang Berubah? [TALK] Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Dr .Robi Nurhadi & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim