Radio Elshinta

Pemerintah Ungkap Dugaan Kebocoran Ekspor, Benarkah Indonesia Kehilangan Rp16.000 Triliun?

46 min · I går
episode Pemerintah Ungkap Dugaan Kebocoran Ekspor, Benarkah Indonesia Kehilangan Rp16.000 Triliun? cover

Description

Pemerintah mengungkap dugaan kebocoran kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing dalam perdagangan internasional. Dalam pidatonya di DPR, Presiden menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai ekspor hingga sekitar US$908 miliar atau hampir Rp16.000 triliun.Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah praktik under-invoicing benar-benar terjadi? Atau praktek ini sangat masif di Indonesia? ataukah terdapat perbedaan metode pencatatan dan perhitungan yang menyebabkan munculnya angka tersebut? Jika memang terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan, mengapa pengawasan negara selama ini belum mampu mencegahnya, dan sejauh mana dampaknya terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat?Untuk membahas persoalan ini lebih dalam, kami telah terhubung dengan Ekonom dan Pengamat Kebijakan Ekonomi-Politik, Yanuar Rizky.

Comments

0

Be the first to comment

Sign up now and become a member of the Radio Elshinta community!

Get Started

1 month for 9 kr.

Then 99 kr. / month · Cancel anytime.

  • Podcasts kun på Podimo
  • 20 lydbogstimer pr. måned
  • Gratis podcasts

All episodes

300 episodes

episode Pemerintah Ungkap Dugaan Kebocoran Ekspor, Benarkah Indonesia Kehilangan Rp16.000 Triliun? artwork

Pemerintah Ungkap Dugaan Kebocoran Ekspor, Benarkah Indonesia Kehilangan Rp16.000 Triliun?

Pemerintah mengungkap dugaan kebocoran kekayaan nasional melalui praktik under-invoicing dalam perdagangan internasional. Dalam pidatonya di DPR, Presiden menyebut praktik ini sebagai bentuk penipuan yang diduga telah berlangsung selama puluhan tahun dan berpotensi menyebabkan hilangnya nilai ekspor hingga sekitar US$908 miliar atau hampir Rp16.000 triliun.Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah praktik under-invoicing benar-benar terjadi? Atau praktek ini sangat masif di Indonesia? ataukah terdapat perbedaan metode pencatatan dan perhitungan yang menyebabkan munculnya angka tersebut? Jika memang terjadi, siapa yang memperoleh keuntungan, mengapa pengawasan negara selama ini belum mampu mencegahnya, dan sejauh mana dampaknya terhadap penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat?Untuk membahas persoalan ini lebih dalam, kami telah terhubung dengan Ekonom dan Pengamat Kebijakan Ekonomi-Politik, Yanuar Rizky.

Yesterday46 min