DPRD Banten Gelar Paripurna, Bahas Raperda Pendidikan dan Pertanggungjawaban APBD 2025

Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?

Pesawat perintis AMA PK-RCY diduga dibakar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tengah pada Kamis (2/7/2026).  Aksi itu diduga terkait upaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan eksistensi sekaligus menarik perhatian dunia internasional.  Aparat keamanan gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz pun akan melakukan investigasi mendalam dan mengirimkan pasukan ke lokasi untuk verifikasi serta mengevakuasi korban "Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?" Narasumber: 1. Dosen Strategi Keamanan, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si. 2. Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi,

Pengamat Zenzia Sianica Ihza Soroti Ancaman Perpindahan Investasi ke Vietnam

Belakangan ini, kekhawatiran terhadap masa depan industri manufaktur Indonesia kembali mencuat. Sejumlah investor asing dikabarkan mulai melirik Vietnam sebagai tujuan investasi baru. Faktor biaya produksi yang semakin tinggi, persoalan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien, hingga ekosistem industri yang lebih matang di negara tetangga menjadi beberapa alasan yang sering disebut dalam berbagai kajian. Lalu apa kata Pakar Pengamat Hubungan Internasional & Investasi, Zenzia Sianica Ihza?

UKT Makin Mahal, Bagaimana Menjaga Kuliah Tetap Terjangkau?

Instalk kali ini edisi Kamis, 2 Juli 2026 mengangkat tema tentang "UKT Makin Mahal, Bagaimana Menjaga Kuliah Tetap Terjangkau?" bersama Guru Besar dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan yang dipandu Host Suwiryo.

DPRD Banten Gelar Paripurna, Bahas Raperda Pendidikan dan Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan DPRD sebagai pengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS didampingi Wakil Ketua DPRD Eko Susilo, serta dihadiri Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah dan jajaran Forkopimda Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Banten menyampaikan nota pengantar Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Juru Bicara Bapemperda, Rika Kartikasari, menjelaskan bahwa raperda tersebut disusun sebagai bentuk komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten. “Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten,” ujar Rika. Ia menambahkan, terdapat lima substansi utama yang menjadi fokus dalam raperda tersebut, yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Selain pembahasan Raperda Pendidikan, agenda rapat juga dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi telah menyerahkan pandangan tertulis sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh pihak eksekutif. Menutup rapat, Barhum HS menyampaikan bahwa berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD. “Pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya, kami menunggu jawaban Gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Barhum.

GAPKI tegaskan pengawasan ekspor sawit sudah berlapis, penegakan hukum jadi kunci

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menegaskan sistem pengawasan ekspor produk kelapa sawit Indonesia telah berjalan secara berlapis dengan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Karena itu, upaya mencegah kebocoran penerimaan negara dinilai lebih membutuhkan konsistensi penegakan hukum dibanding penambahan regulasi baru. Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro, menyampaikan hal tersebut dalam webinar Ruang Gagasan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bertajuk “Under Invoicing dan Kebocoran Penerimaan Negara: Persepsi atau Realitas?”, beberapa waktu lalu. Menurut Yustinus, mekanisme pengawasan ekspor kelapa sawit saat ini telah mencakup seluruh tahapan, mulai dari perizinan ekspor melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW), pemeriksaan dokumen menggunakan sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang pada jalur tertentu, hingga pemantauan devisa hasil ekspor melalui Sistem Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SIMODIS) Bank Indonesia. Selain itu, transaksi ekspor juga diawasi oleh otoritas perpajakan melalui pengujian terhadap kewajaran harga dan nilai transaksi yang dilaporkan eksportir. “Menurut saya sistem yang ada di Indonesia ini sudah sangat ketat. Yang perlu kita lakukan adalah law enforcement. Sistem pengawasannya sudah ada, mekanismenya juga sudah tersedia,” ujar Yustinus, dikutip dari webinar Ruang Gagasan IKPI. Ia menjelaskan, perusahaan eksportir sawit tidak hanya wajib memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berbagai ketentuan lain sebelum memperoleh izin ekspor. Di antaranya pembayaran bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pembayaran pungutan ekspor kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), serta pemenuhan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) sebagai salah satu syarat memperoleh kuota ekspor. Dengan berbagai tahapan pengawasan tersebut, menurutnya ruang untuk melakukan pelanggaran menjadi semakin sempit. Yustinus juga mengungkapkan bahwa perusahaan sawit yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi diwajibkan menyusun dokumentasi transfer pricing secara lengkap, meliputi master file, local file, dan Country-by-Country Report (CbCR). Dokumen tersebut menjadi dasar bagi otoritas pajak untuk menguji kewajaran harga transaksi. Apabila ditemukan harga transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, otoritas pajak memiliki kewenangan menerbitkan surat ketetapan pajak beserta sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, Yustinus mengakui masih terdapat oknum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti memanipulasi klasifikasi komoditas ekspor untuk memperoleh keuntungan tertentu. Namun, menurutnya, tindakan tersebut merupakan perilaku individual dan tidak dapat digeneralisasi sebagai praktik seluruh industri kelapa sawit nasional. “GAPKI selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya. Yustinus berharap sistem pengawasan yang telah dibangun pemerintah terus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, iklim usaha tetap terjaga, kepatuhan pelaku usaha meningkat, serta industri kelapa sawit dapat terus memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara dan perekonomian nasional.