Radio Elshinta

Harga TBS harus tetap sehat, petani sawit swadaya jangan jadi korban gejolak pasar

3 min · 23. Juni 2026
Episode Harga TBS harus tetap sehat, petani sawit swadaya jangan jadi korban gejolak pasar Cover

Beschreibung

Perlindungan terhadap petani sawit, terutama petani swadaya, harus menjadi perhatian utama di tengah gejolak harga tandan buah segar (TBS). Penegasan itu disampaikan Staf Profesional Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Dr. Ir. Donald Siahaan, saat berbincang dalam program Elshinta News and Talk, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Donald, langkah pemerintah yang bergerak cepat merespons penurunan harga TBS merupakan upaya positif untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus mempertahankan stabilitas industri sawit nasional. "Petani swadaya adalah salah satu sokoguru industri kelapa sawit Indonesia. Jangan sampai mereka menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi sentimen pasar akibat kebijakan maupun dinamika perdagangan," ujar Donald. Ia menjelaskan, penurunan harga yang terjadi di sejumlah daerah lebih banyak dirasakan oleh petani swadaya dibandingkan petani yang telah bermitra dengan pabrik kelapa sawit (PKS). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas buah, rendemen, serta panjangnya rantai tata niaga yang harus dilalui petani swadaya sebelum hasil panennya sampai ke pabrik. Menurut Donald, faktor terbesar yang menyebabkan kesenjangan harga adalah kualitas buah dan rendemen. Petani yang bermitra umumnya memiliki sistem budidaya yang lebih baik, jadwal panen yang lebih teratur, serta akses pemasaran yang lebih pendek sehingga harga yang diterima relatif lebih stabil. Dalam dialog tersebut, sejumlah pendengar turut menyampaikan kegelisahannya. Salah satunya Joko, petani sawit swadaya di Riau yang mengaku harga TBS yang diterimanya jauh lebih rendah dibandingkan petani mitra meski sama-sama menjual ke pabrik. Menanggapi hal itu, Donald menegaskan bahwa kemitraan menjadi langkah paling realistis untuk meningkatkan posisi tawar petani. "Kuncinya adalah kemitraan. Petani swadaya perlu membangun kelompok, koperasi, dan kelembagaan yang kuat agar memiliki bargaining position yang lebih baik saat berhadapan dengan pabrik kelapa sawit," katanya. Pertanyaan lain datang dari Budi di Bogor yang menanyakan dampak penurunan harga TBS terhadap masyarakat luas. Menurut Donald, sawit memiliki efek berganda yang sangat besar bagi perekonomian daerah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan. "Kalau harga TBS turun signifikan, dampaknya bisa dirasakan terhadap daya beli masyarakat, ekonomi pedesaan, hingga ekonomi daerah. Sawit memiliki multiplier effect yang sangat besar," jelasnya. Donald menilai sektor sawit masih sangat menjanjikan dalam jangka panjang karena produknya dibutuhkan oleh berbagai industri, mulai dari pangan, energi, kosmetik hingga produk kebutuhan sehari-hari. "Kelapa sawit akan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Prospeknya masih sangat baik selama dikelola dengan tata kelola yang benar," ujarnya. Donald menilai penguatan kemitraan perlu terus didorong oleh pemerintah, perusahaan, dan organisasi petani agar kesenjangan harga antara petani swadaya dan petani mitra dapat diperkecil. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai program dukungan melalui pelatihan, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga penguatan kelompok tani. Tantangannya adalah bagaimana mendorong semakin banyak petani swadaya untuk bergabung dalam kelembagaan yang kuat dan memiliki akses langsung ke pabrik. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan industri sawit Indonesia tidak hanya bergantung pada perusahaan besar, tetapi juga pada jutaan petani yang menjadi bagian penting dari rantai pasok nasional. "Regulator, pengusaha, dan petani harus berjalan bersama. Jika kemitraan semakin kuat, industri sawit Indonesia akan semakin tangguh dan petani akan memperoleh manfaat yang lebih besar," pungkasnya.

Kommentare

0

Sei die erste Person, die kommentiert

Melde dich jetzt an und werde Teil der Radio Elshinta-Community!

Loslegen

2 Monate für 1 €

Dann 4,99 € / Monat · Jederzeit kündbar.

  • Podcasts nur bei Podimo
  • 20 Stunden Hörbücher / Monat
  • Alle kostenlosen Podcasts

Alle Folgen

300 Folgen

Episode Usai Dengarkan Jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten Siap Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025 Cover

Usai Dengarkan Jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten Siap Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

SERANG,- Usai dengarkan jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten siap bahas pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (2/07/2026). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi didampingi oleh Wakil Ketua Banten DPRD Banten H. Eko Susilo. Turut hadir Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah dan unsur Forkopimda lainnya. Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Banten pada Kamis (11/06) lalu, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah Rapat Paripurna Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD sebagai Pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Agenda selanjutnya, Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi mengatakan bahwa Selasa (30/06) kemarin telah dilaksanakan Rapat Paripurna mengenai Penjelasan DPRD selaku Pengusul Raperda Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selain itu telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2025. "Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi pada umumnya telah menyampaikan saran, pendapat, maupun pertanyaan yang memerlukan tanggapan dan/atau jawaban dari yang terhormat saudara Gubernur Banten," tuturnya. Pada kesempatannya, Gubernur Banten yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi, sekaligus menekankan pentingnya raperda pendidikan untuk mencetak generasi beriman dan bertakwa melalui penguatan mutu, akses inklusif, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan kompetensi dan zonasi penempatan guru. "Selain itu, terkait pertanggungjawaban APBD, menyoroti fenomena penurunan pendapatan daerah akibat peralihan ke kendaraan listrik dan banyaknya perusahaan di Banten yang ber-NPWP Jakarta, sehingga perlunya desakan sinergi dengan DPRD untuk melahirkan terobosan pendapatan baru, mengoptimalkan BUMD, serta memperketat pengawasan internal agar anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bebas dari korupsi," jelasnya. Dalam menutup rapat paripurna ini, Imron mengingatkan sebagai tindak lanjut dari rangkaian Rapat Paripurna atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. "Kami berharap kepada segenap Anggota DPRD Provinsi Banten yang tergabung dalam Badan Anggaran agar dapat membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gestern1 min
Episode Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya. Cover

Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya.

Pemerintah menargetkan penutupan atau perampingan besar-besaran terhadap 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dan membebani keuangan negara. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penutupan tersebut tidak akan menghapus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelumnya Danantara telah menggandeng dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengaudit tata kelola keuangan 750 BUMN tersebut dan siap menyerahkan data BUMN yang terbukti merugikan negara serta memiliki indikasi mens rea (niat jahat) korupsi. Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya. Narasumber: 1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro,

3. Juli 202612 min
Episode Indonesia Darurat Siber, 5,5 Miliar Serangan Mengancam Data dan Layanan Publik Cover

Indonesia Darurat Siber, 5,5 Miliar Serangan Mengancam Data dan Layanan Publik

Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi, membuka ponsel, tetapi mobile banking tidak bisa diakses, layanan pemerintah lumpuh, rumah sakit terganggu, dan data pribadi Anda ternyata sudah diperjualbelikan di dunia maya. Skenario ini mungkin terdengar seperti film fiksi, namun menurut para pakar keamanan siber, ancaman tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan. Data terbaru menunjukkan Indonesia telah mengalami lebih dari 5,5 miliar serangan dan anomali siber sepanjang tahun 2025. Angka yang fantastis ini membuat sejumlah pengamat menyebut kondisi keamanan siber nasional sudah memasuki fase "lampu merah". Ironisnya, di tengah masifnya ancaman tersebut, tingkat literasi dan kewaspadaan digital masyarakat dinilai masih sangat rendah. Lantas, seberapa serius sebenarnya ancaman siber yang sedang dihadapi Indonesia? Benarkah kita hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengalami kelumpuhan digital berskala besar? Siapa yang bertanggung jawab membangun kesadaran dan budaya keamanan digital di masyarakat? Simak selengkapnya dalam Podcast Elshinta bersama Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja.

3. Juli 202642 min
Episode Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana? Cover

Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?

Pesawat perintis AMA PK-RCY diduga dibakar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tengah pada Kamis (2/7/2026).  Aksi itu diduga terkait upaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan eksistensi sekaligus menarik perhatian dunia internasional.  Aparat keamanan gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz pun akan melakukan investigasi mendalam dan mengirimkan pasukan ke lokasi untuk verifikasi serta mengevakuasi korban "Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?" Narasumber: 1. Dosen Strategi Keamanan, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si. 2. Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi,

2. Juli 202611 min