Indonesia Darurat Siber, 5,5 Miliar Serangan Mengancam Data dan Layanan Publik

Indonesia Darurat Siber, 5,5 Miliar Serangan Mengancam Data dan Layanan Publik

Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi, membuka ponsel, tetapi mobile banking tidak bisa diakses, layanan pemerintah lumpuh, rumah sakit terganggu, dan data pribadi Anda ternyata sudah diperjualbelikan di dunia maya. Skenario ini mungkin terdengar seperti film fiksi, namun menurut para pakar keamanan siber, ancaman tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan. Data terbaru menunjukkan Indonesia telah mengalami lebih dari 5,5 miliar serangan dan anomali siber sepanjang tahun 2025. Angka yang fantastis ini membuat sejumlah pengamat menyebut kondisi keamanan siber nasional sudah memasuki fase "lampu merah". Ironisnya, di tengah masifnya ancaman tersebut, tingkat literasi dan kewaspadaan digital masyarakat dinilai masih sangat rendah. Lantas, seberapa serius sebenarnya ancaman siber yang sedang dihadapi Indonesia? Benarkah kita hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengalami kelumpuhan digital berskala besar? Siapa yang bertanggung jawab membangun kesadaran dan budaya keamanan digital di masyarakat? Simak selengkapnya dalam Podcast Elshinta bersama Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja.

Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?

Pesawat perintis AMA PK-RCY diduga dibakar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tengah pada Kamis (2/7/2026).  Aksi itu diduga terkait upaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan eksistensi sekaligus menarik perhatian dunia internasional.  Aparat keamanan gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz pun akan melakukan investigasi mendalam dan mengirimkan pasukan ke lokasi untuk verifikasi serta mengevakuasi korban "Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?" Narasumber: 1. Dosen Strategi Keamanan, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si. 2. Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi,

Pengamat Zenzia Sianica Ihza Soroti Ancaman Perpindahan Investasi ke Vietnam

Belakangan ini, kekhawatiran terhadap masa depan industri manufaktur Indonesia kembali mencuat. Sejumlah investor asing dikabarkan mulai melirik Vietnam sebagai tujuan investasi baru. Faktor biaya produksi yang semakin tinggi, persoalan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien, hingga ekosistem industri yang lebih matang di negara tetangga menjadi beberapa alasan yang sering disebut dalam berbagai kajian. Lalu apa kata Pakar Pengamat Hubungan Internasional & Investasi, Zenzia Sianica Ihza?

UKT Makin Mahal, Bagaimana Menjaga Kuliah Tetap Terjangkau?

Instalk kali ini edisi Kamis, 2 Juli 2026 mengangkat tema tentang "UKT Makin Mahal, Bagaimana Menjaga Kuliah Tetap Terjangkau?" bersama Guru Besar dan Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. Cecep Darmawan yang dipandu Host Suwiryo.

DPRD Banten Gelar Paripurna, Bahas Raperda Pendidikan dan Pertanggungjawaban APBD 2025

DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan DPRD sebagai pengusul Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS didampingi Wakil Ketua DPRD Eko Susilo, serta dihadiri Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah dan jajaran Forkopimda Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Banten menyampaikan nota pengantar Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Juru Bicara Bapemperda, Rika Kartikasari, menjelaskan bahwa raperda tersebut disusun sebagai bentuk komitmen DPRD dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Banten. “Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, inklusif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Banten,” ujar Rika. Ia menambahkan, terdapat lima substansi utama yang menjadi fokus dalam raperda tersebut, yaitu pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, penguatan pendidikan karakter, penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Selain pembahasan Raperda Pendidikan, agenda rapat juga dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Gubernur mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi telah menyerahkan pandangan tertulis sebagai bahan pembahasan lebih lanjut oleh pihak eksekutif. Menutup rapat, Barhum HS menyampaikan bahwa berbagai masukan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD. “Pandangan umum fraksi-fraksi ini menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya, kami menunggu jawaban Gubernur yang akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Barhum.