Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya.

Usai Dengarkan Jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten Siap Bahas Pertanggungjawaban APBD 2025

SERANG,- Usai dengarkan jawaban Gubernur, Badan Anggaran DPRD Banten siap bahas pertanggungjawaban APBD 2025, Kamis (2/07/2026). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi didampingi oleh Wakil Ketua Banten DPRD Banten H. Eko Susilo. Turut hadir Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah dan unsur Forkopimda lainnya. Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Banten pada Kamis (11/06) lalu, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah Rapat Paripurna Pendapat Gubernur terhadap Penjelasan DPRD sebagai Pengusul Raperda Usul DPRD Provinsi Banten tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Agenda selanjutnya, Rapat Paripurna Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025. Wakil Ketua DPRD Banten H. Imron Rosadi mengatakan bahwa Selasa (30/06) kemarin telah dilaksanakan Rapat Paripurna mengenai Penjelasan DPRD selaku Pengusul Raperda Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan, selain itu telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Gubernur mengenai Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Banten TA 2025. "Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi pada umumnya telah menyampaikan saran, pendapat, maupun pertanyaan yang memerlukan tanggapan dan/atau jawaban dari yang terhormat saudara Gubernur Banten," tuturnya. Pada kesempatannya, Gubernur Banten yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengapresiasi masukan fraksi-fraksi, sekaligus menekankan pentingnya raperda pendidikan untuk mencetak generasi beriman dan bertakwa melalui penguatan mutu, akses inklusif, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan kompetensi dan zonasi penempatan guru. "Selain itu, terkait pertanggungjawaban APBD, menyoroti fenomena penurunan pendapatan daerah akibat peralihan ke kendaraan listrik dan banyaknya perusahaan di Banten yang ber-NPWP Jakarta, sehingga perlunya desakan sinergi dengan DPRD untuk melahirkan terobosan pendapatan baru, mengoptimalkan BUMD, serta memperketat pengawasan internal agar anggaran daerah memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan bebas dari korupsi," jelasnya. Dalam menutup rapat paripurna ini, Imron mengingatkan sebagai tindak lanjut dari rangkaian Rapat Paripurna atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. "Kami berharap kepada segenap Anggota DPRD Provinsi Banten yang tergabung dalam Badan Anggaran agar dapat membahasnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan senantiasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya.

Pemerintah menargetkan penutupan atau perampingan besar-besaran terhadap 750 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi dan membebani keuangan negara. Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa penutupan tersebut tidak akan menghapus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi sebelumnya Danantara telah menggandeng dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengaudit tata kelola keuangan 750 BUMN tersebut dan siap menyerahkan data BUMN yang terbukti merugikan negara serta memiliki indikasi mens rea (niat jahat) korupsi. Menimbang rencana Danantara yang akan tutup 750 BUMN tekor dan usut dugaan korupsinya. Narasumber: 1. Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan 2. Pegiat Antikorupsi Lembaga koordinasi pemberantasan korupsi (LKPK ) - Bejo Suhendro,

Indonesia Darurat Siber, 5,5 Miliar Serangan Mengancam Data dan Layanan Publik

Bayangkan suatu hari Anda bangun pagi, membuka ponsel, tetapi mobile banking tidak bisa diakses, layanan pemerintah lumpuh, rumah sakit terganggu, dan data pribadi Anda ternyata sudah diperjualbelikan di dunia maya. Skenario ini mungkin terdengar seperti film fiksi, namun menurut para pakar keamanan siber, ancaman tersebut bukan lagi sekadar kemungkinan. Data terbaru menunjukkan Indonesia telah mengalami lebih dari 5,5 miliar serangan dan anomali siber sepanjang tahun 2025. Angka yang fantastis ini membuat sejumlah pengamat menyebut kondisi keamanan siber nasional sudah memasuki fase "lampu merah". Ironisnya, di tengah masifnya ancaman tersebut, tingkat literasi dan kewaspadaan digital masyarakat dinilai masih sangat rendah. Lantas, seberapa serius sebenarnya ancaman siber yang sedang dihadapi Indonesia? Benarkah kita hanya tinggal menunggu waktu sebelum mengalami kelumpuhan digital berskala besar? Siapa yang bertanggung jawab membangun kesadaran dan budaya keamanan digital di masyarakat? Simak selengkapnya dalam Podcast Elshinta bersama Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja.

Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?

Pesawat perintis AMA PK-RCY diduga dibakar anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Tengah pada Kamis (2/7/2026).  Aksi itu diduga terkait upaya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk menunjukkan eksistensi sekaligus menarik perhatian dunia internasional.  Aparat keamanan gabungan TNI-Polri dan Satgas Operasi Damai Cartenz pun akan melakukan investigasi mendalam dan mengirimkan pasukan ke lokasi untuk verifikasi serta mengevakuasi korban "Aksi pembakaran pesawat di Yahukimo Papua, apa solusi damai hentikan kekerasan di sana?" Narasumber: 1. Dosen Strategi Keamanan, Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr. Robi Nurhadi, S.I.P., M.Si. 2. Sosiolog Unika Soegijapranata, Hermawan Pancasiwi,

Pengamat Zenzia Sianica Ihza Soroti Ancaman Perpindahan Investasi ke Vietnam

Belakangan ini, kekhawatiran terhadap masa depan industri manufaktur Indonesia kembali mencuat. Sejumlah investor asing dikabarkan mulai melirik Vietnam sebagai tujuan investasi baru. Faktor biaya produksi yang semakin tinggi, persoalan birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya efisien, hingga ekosistem industri yang lebih matang di negara tetangga menjadi beberapa alasan yang sering disebut dalam berbagai kajian. Lalu apa kata Pakar Pengamat Hubungan Internasional & Investasi, Zenzia Sianica Ihza?