Rencana Perampingan BUMN, Pengamat Ingatkan Antisipasi Dampak dan Tata Kelola

Menkeu Purbaya Kaji Usulan Penghapusan Pajak THR dan JHT

Pemerintah masih mengkaji usulan penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT), yang disampaikan Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, kajian akan dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik yang diterapkan di berbagai negara. Sebelumnya, Said Iqbal menilai pengenaan pajak atas berbagai hak pekerja tersebut berpotensi menimbulkan beban berganda, karena penghasilan pekerja telah dikenakan pajak saat diterima sebagai upah. Bagaimana mencermati usulan tersebut dilihat dari perspektif kebijakan perpajakan dan keadilan? NS : Direktur Indonesia Tax Care, Basuki Widodo

Ruben Onsu: Khusyuk Berdoa di Raudhah dan Multazam Berkat Layanan Haji

KEKHUSYUKAN DALAM BERDOA DI RAUDHAH DAN MULTAZAM LEBIH MUDAH DIDAPAT KETIKA JEMAAH DAPAT FOKUS BERIBADAH TANPA HARUS DISIBUKKAN MENGURUS HAL LAIN. NS : PRESENTER RUBEN ONSU SAAT DITEMUI DI MADINAH DISELA MENJALANKAN IBADAH UMRAH. LAPORAN : BHERY HAMZAH (BEH/MCH2026)

Pengalaman Spiritual Ruben Onsu, Umrah Pertama di Tengah Musim Haji

PENGALAMAN SPIRITUAL YANG SANGAT BERKESAN DIRASAKAN OLEH PRESENTER RUBEN ONSU YANG UNTUK PERTAMA KALINYA MELAKSANAKAN IBADAH UMRAH BERSAMAAN DENGAN BELUM SELESAINYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. LAPORAN BHERY HAMZAH (BEH/MCH2026)

Ruben Onsu Apresiasi Pelayanan Petugas Haji Indonesia di Madinah

ARTIS SEKALIGUS PRESENTER RUBEN ONSU MENGAPRESIASI PELAYANAN PETUGAS HAJI INDONESIA YANG DINILAINYA TAHUN INI LEBIH RAPI DAN TERTATA, HAL TERSEBUT DISAMPAIKANNYA DI KOTA MADINAH DI SELA MENJALANKAN IBADAH UMRAH. LAPORAN BHERY HAMZAH (BEH/MCH2026)

Rencana Perampingan BUMN, Pengamat Ingatkan Antisipasi Dampak dan Tata Kelola

Presiden Prabowo berencana merampingkan lebih dari seribu BUMN menjadi hanya sekitar 250 perusahaan dalam dua tahun ke depan. Langkah ini disebut untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, transparan, dan tidak lagi membebani keuangan negara. Apa yang perlu dicermati dari rencana tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru? TALK :: Anggota Komisi VI DPR RI, Aksweni